PERAN PEMIMPIN DALAM PELAYANNAN PUBLIK

Peran pemimpin sangat penting dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi dengan kkata lain keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Didalam birikrasi (organisasi), kita mengenal tingkatan pemimpin yang terdiri atas :

a.       Pemimpin tingkat atas (top management)

b.      Pemimpin tingkat menengah (midle management)

c.       Pemimpin tingkat bawah (lower management)

Level ini juga menggambarkan perbeedaan tugas dan tanggung jawab didalam birokrasi, sekaligus memberikan indikator evaluasi yang di lakukan.

·         Tingkatan top liader: kepentingan: setratejik, visi misi, kerjasama, tujuan, kemanusiaan sehingga menghasilkan dampak.

·         Midle : kepentingan: kualitas, waktu, tanggapan, kepuasan konsumen, pemborosan : outcames.

·         Lower : kepentingan: kemampuan teknis, kreatifitas, kerjasama, SDM: input-output.

Salah satu peranan pentinga pemimpin dalam meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima adalah memberi  motivasi bawahan. Efissiensi dan produktifitasnya yang tinggi dapat dicapai bila pemimpin berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan semua bawahan dilingkunganya. Produktifitas adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu relatif singkat  dan mencapai tingkat hasil yang memuasakan.

Selain itu pemimpin berperan untuk mengubah informasi menjadi pernyataan kebijakan (petujuk). William N. Dunn(2001), membagi delapan bentuk atau cara untuk mmengubah informasi menjadi pernyataan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1.      Cara otoritatif, pernyataan kebijakan didasarkan pada argmuen dari pihak yang berwenang. Informasi  dirubah menjadi informasi tas dasar asumsi tentang setatus yang dicapai ataupun diperoleh pembuat informasi.

2.      Cara statistik, pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang diperoleh dari sampel. Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi para anggota sampel juga benar bagi seluruh anggota populasi yang tidak tercakup oleh sampekl itu.

3. Cara klasifikasional, pernyataann kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal dari argumen keanggotaan. Informasi dirubah  menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi suatu kelas individu ataumepun kelompok yang merupakan anggota kelas yang bersangkutan.

4.      Cara intuitif, pernyataan yang didasarkan pada argumen yang berasl dari bathin (insight). Informasi dirubah menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi tentang situasi mental dalam (inner-mental states) dari pembuat informasi tersebut.

5.      Cara analisentrik, peryataan didasarkan pada argumen ang berasal dari metode. Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang validitas metode atau aturan yang diterapkan oleh analis.

6.      Cara eksplanatori, pernyataan dibuat atas dasar argumen yang dibuat dari suatu penyebab. Informasi di ubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang adanya kekuatan penyebab terebab tertentu (causes), dan hasilnya (effects).

7.  Cara pragmatis, pernyataan didasarkan dari argumen yang berasal dari motivasi, kasus parallel atau analogi.informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang daaya pengaruh tujuan, nilai dan dorongan; asumsi tentang kesaamaan antara dua kasus pembuatan kebijakan.

8.    Cara kritik nilai, pernyataan didasarkan pada argumen yang berasal daari etika. Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kekeliruan, kebaukan atau kejelekan dari kebijakan dan konsekuensi.

Sumber:

·         Dunn, N.W. 2000. Pengantar Analisisn Kebijakan Publik, II. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

·         Sadhana Kridawati. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. I. CV Citra Malang. Hal.189-192.